Foto : Puluhan guru honorer yang tergabung dengan Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Metro, Senin (3/8/2026).
Jeritanrakyatnews.com, METRO – Pemerintah Kota Metro kembali menjadi sorotan. Puluhan guru honorer yang tergabung dengan Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Metro, Senin (3/8/2026).
Massa menuntut kejelasan nasib 29 guru honorer yang mengaku dirumahkan setelah nama mereka dikeluarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Aksi tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Abdulhak. Ia hadir langsung di tengah massa dan secara terbuka mengkritik lambannya penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami mendampingi guru honorer yang dirumahkan. Mereka sudah lama mengabdi, tetapi justru dikeluarkan dari Dapodik tanpa kejelasan,” ujar Abdulhak di hadapan massa aksi.
Menurut Abdulhak, tuntutan para guru sangat sederhana, yakni agar nama mereka dikembalikan ke dalam sistem Dapodik sehingga dapat kembali menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Namun hingga aksi digelar, tuntutan itu belum mendapat jawaban pasti dari Pemkot Metro maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Abdulhak juga menyoroti adanya dugaan perbedaan perlakuan. Dari total 36 guru yang menghadapi persoalan administrasi serupa, 29 orang dirumahkan, sementara 7 orang lainnya tetap diperbolehkan bertugas.
“Kondisinya sama, tetapi perlakuannya berbeda. Ini yang menjadi pertanyaan besar dan harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah,” katanya.
Ia mengungkapkan, upaya penyelesaian melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD telah beberapa kali dilakukan, namun selalu buntu. Komunikasi dengan Dinas Pendidikan juga disebut menemui jalan buntu, sehingga para guru memilih turun ke jalan.
Abdulhak menegaskan akan membawa persoalan ini ke ranah yang lebih tinggi jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Kalau memang tidak ada upaya penyelesaian, kami akan menguji persoalan ini ke Ombudsman sebagai bentuk perjuangan untuk 29 guru honorer,” tegasnya.
Pantauan di lapangan, situasi sempat memanas ketika massa mencoba masuk ke area Kantor Wali Kota Metro. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan petugas keamanan, namun kondisi berhasil dikendalikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Metro terkait tuntutan para guru honorer maupun penjelasan soal dugaan perbedaan perlakuan dalam penanganan data Dapodik tersebut. Massa masih bertahan di depan Kantor Wali Kota Metro sambil menunggu perwakilan pemerintah menemui mereka. ( advertorial)
Reporter : Hermansyah
Editor : Almahyra
